Manfaat Portal atau Website Desa

Manfaat Portal atau Website Desa

Kebutuhan akan informasi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap warga, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintah. Transparansi dan informatif menjadi hal yang mutlak dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa : https://plosorejo.desa.id/2017/11/29/admin-desa-ikuti…ite-desa-desa-id/ ‎

Lomba Website Desa

Lomba Website Desa

Keberadaan Website Desa yang begitu penting, perlu dibarengi dengan kontent yang baik. desain yang menarik menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Untuk itu perlu adanya kompetiri untuk memacu pengelolaan website desa agar lebih menarik : https://plosorejo.desa.id/2017/11/29/admin-desa-ikuti…ite-desa-desa-id/ ‎

Bumdes Percontohan Nasional

Bumdes Percontohan Nasional

Desa minggirsari Kecamatan Kanigoro memang pantas untuk dibanggakan berkat keberadaan Bumdesnya yang mampu menjadi percontohan bagi bumdes-bumdes lainnya di Indonesia : https://plosorejo.desa.id/2017/11/29/admin-desa-ikuti…ite-desa-desa-id/ ‎

BPD, KINI BISA MELALUI PEMILU

BPD, KINI BISA MELALUI PEMILU

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 mengatur bahwa pengisin anggota BPD selain melalui proses musyawarah berdasarkan keterwakilan, juhga memungkinkan melalui Pemilihan Umum : https://plosorejo.desa.id/2017/11/29/admin-desa-ikuti…ite-desa-desa-id/ ‎

 

IGTKI KADEMANGAN ADAKAN LOMBA WARNAI DI KAMPUNG COKLAT

Dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dan hari ibu 22 Desember 2017  Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Kecamatan Kademangan mengadakan acara lomba mewarnai  di Wisata  Edukasi Kampung Coklat Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan.Kegiatan tersebut diikuti oleh 39 lembaga pendidikan  Tk yang ada di Kecamatan Kademangan yaitu TK Al Hidayah, Tk Pertiwi , TK Dharma Wanita, Tk PGRI dan TK Kartika. Tak kurang dari 7000 peserta yang mengikuti lomba mewarnai tersebut.Kegiatan ini  diadakan pada tanggal 8 Desember 2017 satu hari setelah acara Kirab PemudaBerani Bersatu  ( Pembacaan Kitab Suci ). Adapun tujuan lomba mewatnai ini untuk menanamkan rasa sayang kepada seorang ibu yang sangat berjasa dalam kehidupan kita sehari – hari. Juga untuk menumbuhkan rasa cinta kasih kepada Rosululloh SAW  karena moment tersebut bertepatan dengan bulan kelahiran Rosululloh SAW.Selain lomba mewarna  kegiatan itu juga diisi dengan Sholaawatan dari anak -anak TK.

OJEK PAYUNG

Di musim penghujan ini tak menyurutkan minat para wisatan untuk berkunjung ke Wisata Kampung Coklat. Kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar wisata untuk menciptakan lapangan kerja baru yakni menjadi tukang ojek. Namun tukang ojek disini bukan menggunakan sepeda motor atau kendaraan lain akan tetapi menggunakan sebuah payung. Namanya ojek payung.Hal ini senada juga dibenarkan oleh seorang ibu yang bernama Bu Muji. Kegiatan keseharian Bu Muji adalah sebagai tukang parkir dan pedagang buah diarea parkir Wisata Kampung Coklat.”Yaaa sembarang mas sak cethuk e lek musim hujan yo ngojek payung lek pas panas dan rame ya parkir dan jual buah” kata Bu Muji yang terkenal dengan sapaan Bu Mujreet.Dari hasil ngojek payung tersebu Bu Muji pernah mendapat penghasilan hampir Rp. 100.000 yang mana setiap satu kali ngantar orang sampai pintu gerbang Kampung Coklat Bu Muji mendapat imbalan Rp 5.000,-Fantastis hanya bermodalkan sebuah payung bisa memperoleh penghasilan melebihi pekerja harian di Desa.

Admin Desa ikuti pelatihan penyusunan website desa (desa.id)

Dalam rangka peningkatan kapasitas operator desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Blitar mengadakan Bimtek Operator Desa yang dipusatkan di Bumdes Lestari Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Kegiatan ini diikuti oleh 20 Desa di Kabupaten Blitar yang tersebar di 20 Kecamatan.

 

Desa plosorejo salah satu desa migran produktif

Ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa yang manjadi kantong TKI. Desa plosorejo adalah salah satu desa yang mendapatkan program desmigratif tersebut.  Ada beberapa pilar dalam program tersebut yaitu 1. Layanan migrasi 2. Usaha produktif 3.rumah belajar kusus anak TKI yang terakhir 4 yaitu lembaga usaha.  Dengan adanya program tersebut diharapkam desa akan lebih maju.

KINI, PENGISIAN BPD BISA MELALUI PEMILU

Berlakunyai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa tentu membawa dampak perlunya kebijakan-kebijakan baru sebagai bentuk implementasi dari peraturan perundangan tersebut. Desa dengan berbagai elemen di dalamnya yang mengacu pada berbagai peraturan perundangan sebelumnya, tentu harus berbenah juga. Peraturan perundangan yang berlaku secara bertingkat menjadi kendala sendiri bagi desa manakala pemerintah daerah yang seharusnya cepat tanggap untuk segera mengeluarkan kebijakan peraturan perundangan ditingkaantnya, namun karena lambatnya repon pihak daerah mengeluarkan kebijakan tersebut, desapun mengalami keterlambatan perubahan kebijakan.

Perubahan kebijkan juga berlaku terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintan Desa, pengisian anggotanya selain melalui proses musyawarah berdasarkan keterwakilan, kini juga dapat dilakukan dengan proses pemilihan langsung sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 yang baru diundangkan pada tanggal 10 Januari 2017.

Yang tidak kalah menarik untuk dibahas adalah tentang rel atau acuan bagi BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. AcuSusilo, Ketua BPD Mandesanan yang dimaksud adalah keberadaan Peraturan Tata Tertib BPD. meski Undang-undang desa sudah sudah 2 tahun diundangkan, hingga kini masih banyak BPD yang belum mempunyai peraturan tata tertibnya. Susilo, ketua BPD  Mandesan Kecamatan Selopuro yang pernah tiga kali menjadi pemateri diklat dan peningkatan kapasitas BPD di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) di Malang mengatakan, bahwa dari beberapa peserta diklat tersebut, terutama dari beberapa BPD di wilayah Indonesia Timur seperti di Kabupaten Kolaka, Konawe dan beberapa daerah lainnya, meski BPD sudah menjalankan fungsinya, namun aturan untuk menjalankna fungsi tersebut belum di buat. “Peraturan Tata Tertib BPD adalah aturan yang harus segera dibuat pasca terbentuknya pimpinan BPD. Apabila pada saat terbentuknya BPD tatib masih mengacu pada peraturan perundangan yang lama, kini dengan diundangkannya perturan-peraturan baru tentang BPD, maka BPD harus segera melakukan perubahan”, Susilo menambahkan.

Agus Riadi, Ketua BPD SumberjoAgus Riadi, sekretaris Paguyuban BPD Blitar yang juga ketua BPD  Sumberjo kecamatan Sutojayan menyampaikan, Paguyuban akan mengintensifkan komunikasi antar anggotanya baik melalui media sosial komunitas maupun melalui koordinasi secara langsung agar implementasi kebijakan-kebijakan terkait kelembagaanZaenal Arifin, Ketua BPD Wonodadi BPD di Kabupaten Blitar berlaku efektif. Beliau menambahkan akan segera berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten agar segera membuat rancangan dan menerbitkan perda terkait berlakuknya Permendagri No 110 tahun 2016 yang salah satu pasalnya mengatur tentang proses pengisian anggota BPD yang selain melalui proses musyawarah berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan, kini keanggotaannya bisa dilakukan melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh warga yang mempunyai hak pilih, yang juga dibenarkan oleh Zaenal Arifin, Ketua BPD Wonodadi

Download Permendagri No 110 Tahun 2016, klik DISINI

Manfaat Portal Atau website Desa

Banyak manfaat yang akan didapatkan desa yang memiliki dan pengelola website secara baik dan benar. Mulai dari sebagai media transparansi dan informasi, perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa, Interkoneksi data antara desa dengan supra desa sampai pada promosi produk unggulan desa.

Demikian paparkan Irwan Kurniawan saat menjadi narasumber workshop membangun sistem informasi desa yang digawangi persatuan wartawan Melawi (PWM) awal pekan ini.

“Website memiliki fungsi media transparansi dan Informasi, Fungsi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa, Fungsi interkoneksi data antara Desa dengan Supra Desa dan Fungsi Promosi Produk Unggulan Desa. Terpenting membuat desa dikenaloleh masyarakat dunia,” ulas staff IT Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional (LPS AIR) ini.

Lantas dipaprkannya, website desa dapat menjalankan fungsi –fungsi tersebut  maka dikembangkan  aplikasi web desa yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Hingga itu, Website  desa didesain untuk menjalankan dua fungsi utama. Yakni, Tranparasi dan informasi publik.

Tranparansi merupakan menu wajib dari web desa yang merupakan tuntutan perundang-undangan. Dia pun merengakan, informasi publik adalah hak Masyarakat sebagaimana diamanatkan pasal UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lalu, menyebarkan informasi publik adalah kewajiban badan publik. Kata Irwan kewajiban badan public untuk untuk menyebarkan informasi public diamanatkan oleh UU No 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik maupun UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Lebih rinci dia menjelaskan, Badan Publik wajib membangun Sistem Informasi untuk menyebarluaskan Informasi Publik. Keharusan/ kewajiban badan public membangun Sistem Informasi untuk menyebarluaskan Informasi Publik diamanatkan UU No 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3) mengutarakan untuk melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”,

Diperkuat lagi di UU No 6 Tahun 2014 Pasal 82 (4) yang berbunyi pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Website desa juga mesti mengakomodir kepentingan pemaparan proses kebijakan public. Pproses tersebut, ungkap Irwan, terdiri dari waktu penyusunan, mekanisme dan tahapan dan Draft rancangan dokumen publik.

Website desa juga mesti menampilkan hasil kebijakan public seperti Peraturan Bersama Kepala Desa, Perdes, Perkades, SK Kades. Ada juga Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMDes dan RKP Desa ). Termasuk pula Dokumen Anggaran ( RKA, APB Desa, DPA), Laporan Pertanggungjawaban Pemdes dan Profil Desa.

Tambah Irwan, pelaksanaan kebijakan publik juga mesti dimasukan dalam website. Seperti proses dan informasi pengadaan barang dan jasa desa, pelaksanaan dan hasil pembangunan dan pelaksanaan dan hasil kebijkan public lainnya

Walau begitu, website desa juga harus menjalankan fungsi Informasi. Tegas Irwan, memberikan informasi berupa kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, pesan, opini dan komentar, sehingga masyarakat desa bisa mengetahui keadaan yang terjadi di di desanya dan diluar desanya.

“website juga harus membangun kesadaran warga dengan menggugah kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Memberikan motivasi, dengan memberikan dorongan untuk berinovasi, berkreasi dan bekerja untuk memajukan diri dan desanya,” paparnya.

Terpeting, ulas Irwan, website desa juga memberi Ruang diskusi dan hiburan. Namun, hiburan yang dimaksudkan adalah memberikan hiburan yang sehat bagi warga masyarakat desa.

“Yang perlu di ingat oleh para pengembang dan pengelola sistem informasi desa bahwa menjadikan web desa sebagai wahana transparansi haruslah dikedepankan karena hal tersebut merupakan tuntutan dari UU Desa,” pungkasnya sumber:http://matamelawi.16mb.com

PERLUKAH KAB BLITAR ADAKAN LOMBA WEB DESA SEPERTI DI KAB. PEMALANG DAN MAGETAN?

WEBSITE DESA adalah sebuah sarana untuk menampilkan informasi yang ada di dalam desa secara luas, cepat dan mudah diakses. Menampilkan potensi desa dan kekayaan desa seperti pariwisata, budaya, dan produk-produk desa dalam bentuk tulisan maupun media gambar dan video, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana promosi potensi dan kekayaan desa. Mempermudah dalam mendapatkan informasi tentang program-program desa, pengumuman dan berita-berita terkini seputar kegiatan desa. Bagi pemangku kebijakan, Website Desa dapat dijadikan sebagai sarana melakukan transparansi informasi pembangunan dan pemanfaatan dana dari pusat, daerah dan desa.

 

FUNGSI Memberikan infromasi lengkap mengenai desa : berita, wilayah, sejarah, kependudukan, pembangunan, lembaga, budaya dan potensi desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 dan 86, mengenai pengembangan sistem informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya

Mengingat pentingnya sebuah website desa, maka Pupindes “Pusat Pemberdayaan Informatika & Desa “ Kabupaten Pemalang mengadakan lomba website untuk seluruh desa di Kabupaten Pemalang

SYARAT LOMBA

  1. Peserta lomba website desa hanya berlaku untuk desa yang berada di Kabupten Pemalang
  2. Memiliki akun twitter official website dari desa masing masing dan wajib follow twitter @Puspindes
  3. Ketentuan dan persyaratan yang belum tercantum akan ditambahkan kemudian hari bila diperlukan.

KETENTUAN WEB

  1. Setiap desa yang mengikuti lomba harus menggunakan subdomain desakupemalang.id
  2. Bentuk web yang dibuat merupakan sebuah website tentang semua informasi yang ada di desa, dengan menggunakan CMS wordpress. CMS merupakan sebuah aplikasi web atau software web yang tujuannya untuk memudahkan dalam pengelolaan (upload,edit,menambahkan,dll) konten dalam sebuah website/blog/aplikasi web tanpa harus dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis tanpa harus memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman web.
  3. Website dilarang berisikan tentang konten dari desa lain.
  4. Website yang dibuat harus interaktif dan informatif.
  5. Design website / Tampilan website boleh menggunakan themes default / Themes sendiri

KONTEN WEBSITE

Home / Beranda

Berisi blog / konten dari postingan yang sudah di isi

Profil Desa

Gambaran tentang profil desa, meliputi info geografis, jumlah penduduk, mayoritas mata pencaharian penduduk dll

  • Sejarah Desa
  • Visi Misi :
  • Profil Kepala Desa
  • Struktur Organisasi

Pelayanan

Berisi tentang informasi semua pelayanan yang dilakukan desa, contoh perizinan dll

Warta Desa
Berisi tentang berita yang disajikan kepada masyarakat tentang informasi informasi yang terjadi secara realtime

Potensi Desa

>> UMKM : berisi tentang informasi serta perkembangan UMKM yang ada di desa

>> Wisata : berisikan tentang potensi wisata yang dimiliki oleh desa

>> Kuliner : Berisikan tentang informasi makanan kuliner yang ada

JADWAL DAN ALUR PERLOMBAAN

  1. 1 Oktober 2016 – 21 Januari 2017 Penilaian Website seluruh Kabupaten Pemalang
  2. 22 Januari 2017 Pengumuman hasil lomba
  3. 24 Januari 2017 Penyerahan Hadiah kepada pemenang lomba

KRITERIA PENILAIAN PERLOMBAAN

Domain yang digunakan

  • Desa yang menggunakan domain desa.id akan medapatkan point ++

Konten website

  • Desain interface web, layout dan navigasi

Fitur dan inovasi web

Kesesuaian tema

HADIAH LOMBA

  1. Juara 1 Laptop +  Piagam Penghargaan + Pilala Bergilir
  2. Juara 2 Laptop + Piagam Penghargaan

Juara 3 Laptop  + Piagam Penghargaan

BUMDes, SPIRIT MEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA

Image result for bumdes unggulanBlitar – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk sebagai lokomotif ekonomi masyarakat desa. Ini sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang desa, sehingga pengelolaan BUMDes dipercayakan kepada masyarakat desa. Pengelolaan dan pelaporan BUMDes juga harus transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme chek and balance baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Jika BUMDes dikelola dengan benar, kesejahteraan masyarakat akan cepat meningkat. Hal ini disampaikan Ir.M.Yasin, M.Si, Ketua Tim Penilai Lapangan BUMDes Tingkat Provinsi Jawa Timur, di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok,Selasa, 19 Juli 2016.

Dijelaskan pula, saat ini seluruh BUMDes di Jawa Timur mencapai 3006. Sementara yang sudah menjadi lembaga keuangan mikro mencapai 1429. Untuk yang lolos lomba BUMDes hanya 15 desa. Setelah ada verifikasi  menjadi 9 BUMDes, termasuk BUMDes Sido Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Ir.M.Yasin, M.Si memberikan apresiasi kepada BUMdes Sido Makmur yang sudah mengelola BUMDes ini dengan baik.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Sidorejo, Sukamto dalam sambutannya menyampikan bahwa lokasi BUMDes Sido Makmur satu kompleks dengan Balai Desa Sidorejo. Kegiatan yang dikelola BUMDes Sido Makmur yakni pembuatan 30 unit kios usaha, dan kedepan akan dibangun toko fotocpy dan alat tulis kantor. BUMDes yang dirintis sejak 2011 sampai Juli 2016 tersebut mampu mengehasilkan dana sekitar Rp.93 juta.  Dia juga berharap, BUMDes Sido Makmur mampu menjadi jawara dalam penilaian tingkat provinsi Jawa Timur.

Hal senada juga disampikan oleh Bupati Blitar, H.Rijanto dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Husein. Ditegaskannya, pembinaan dan pendampingan harus terus ditingkatkan. Saran untuk perbaikan BUMDes yang ada di Kabupaten Blitar sangat diperlukan dari tim penilai. Sehingga usaha yang dikelola BUMDes ini benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat bukan sekelompok kecil orang. Harapannya, BUMDes Sido Makmur bisa menjadi contoh BUMDes lain yang ada di kabupaten ini.

Seperti diketahui, tim penilai yang terdiri dari 12 orang ini sebelumnya disambut oleh Bupati Blitar, H.Rijanto di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro. Kemudian menuju lokasi di Desa Sidorejo Ponggok dengan didampingi Plt. Kepala Bapemas Kabupaten Blitar, Agus Santosa.

Sekedar catatan, pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes yakni Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa.  Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. sumber :http://www.blitarkab.go.id